BAKN Dukung Bio Farma Jadi 'Game Changer' Industri Farmasi Nasional

21-03-2024 / B.A.K.N.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3/2024). Foto: Kiki/nr

PARLEMENTARIA, Bandung - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendukung PT Bio Farma (Persero) menjadi game changer atau agen perubahan industri farmasi yang mampu bersaing di kanca internasional. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3/2024).


Hendrawan menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang dapat diolah secara modern menjadi obat modern asli Indonesia. “Jadi sebenarnya kalau kita memetakan pada industri mana kita memiliki daya saing di Indonesia, salah satunya di industri farmasi karena kita memiliki biodiversitas yang luar biasa, kita memiliki flora fauna yang luar biasa,” ujar Hendrawan.


Hendrawan mengatakan, DPR juga mendukung PT Bio Farma (Persero) dari sisi anggaran, salah satunya dengan menyetujui penyertaan modal negara (PMN) untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. “Itu sebabnya kalau ini didukung oleh riset, teknologi, industri yang baik maka industri farmasi bisa menjadi salah satu game changer Indonesia untuk maju ke depannya,”


Terakhir, Hendrawan juga berharap PT Bio Farma menjalin koordinasi atau kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi. “Itu sebabnya koordinasi kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh BRIN, oleh BUMN dan seterusnya harus betul-betul diperbaiki, karena apa hasil riset di bawah koordanisi BRIN bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah antara lain badan usaha milik negara,” tutup Hendrawan. (qq/aha)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...